3 Ranah Konsentrasi dalam Studi Ilmu Politik dan Pemerintahan

 


Belajar tentang ilmu politik dan pemerintahan itu ternyata tidak selalu soal politik. Bagi Anda yang masih penasaran apa sih yang dipelajari dan bingung menentukan jurusan untuk fokus belajar mengenai kepemerintahan, jangan khawatir karena ilmu ini tergolong luas penerapannya.

Meski ilmu politik dan pemerintahan lebih banyak fokus membahas kebijakan public, tapi sebenarnya ada 3 ranah konsentrasi di dalamnya. Apa saja ? Yaitu konsentrasi pada Negara, Masyarakat Sipil, dan Media.

Mari kita bahas satu per satu tentang 3 konsentrasi dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan tersebut.

  • Negara

Pembelajaran pada bidang studi negara (state) lebih merujuk pada bagaimana proses kebijakan publik, siapa saja stakeholders atau pelaku yang terlibat, dan yang tidak kalah penting adalah pembuat keputusan kebijakan (policy maker) itu sendiri.

Dilihat dari posisinya, negara memang berada pada posisi kunci sebuah kebijakan. Karena disitulah pembuat kebijakan berada. Sedangkan ranah masyarakat sipil dan media hanya mendukung aksi-aksi kebijakan publik.

Namun menjadi salah apabila negara jadi mengabaikan tokoh lain, seperti masyarakat dan media. Hal ini akan menyebabkan kesewenang-wenangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan.

Meski pemerintah memiliki tugas poko dan fungsi, serta tanggung jawabnya sendiri dalam suatu kebijakan public, tidak dipungkiri masih bergantung pada system pemerintahan yang berlaku di negara tersebut.

Seperti di Indonesia, dulu pernah menganut system pemerintahan terpusat pada saat jaman penjajahan Eropa. Namun setelah kemerdekaan Indonesia maka mulai diadakan pemilu untuk memilih pemimpin sehingga mengubah system pemerintahan menjadi lebih demokratis.

Tentunya system pemerintahan ini harus fleksibel dengan kondisi bangsa suatu negara. Jika system pemerintahan terpusat atau otoriter sudah tidak sesuai lagi, maka sudah semestinya system pemerintahan berubah.

 

  • Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil (civil society) atau sering juga disebut masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.

Lalu siapa saja yang termasuk masyarakat sipil?

Pada dasarnya jika diambil dari definisi di atas, masyarakat sipil yang dimaksud adalah institusi-institusi non-pemerintah yang berada di masyarakat yang mewujudkan dirinya sebagai organisasi, perkumpulan atau pengelompokan sosial dan politik yang berusaha untuk membangun kemandirian seperti organisasi sosial dan keagamaan, LSM, dan organisasi non-profit lainnya.

Meski memiliki arti secara bahasa yang sama antara masyarakat madani dan masyarakat sipil, tapi tetap berbeda dalam konteksnya.

Konsep masyarakat sipil (civil society) yang digunakan oleh negara-negara barat lebih berorientasi penuh pada kebebasan individu. Sementara dalam konsep masyakarat madani terdapat keseimbangan antara individu dan masyarakat.

Di Indonesia sendiri lebih tepat disebut masyarakat madani daripada masyarakat sipil karena pluralisme di sini masih sangat ditoleransi dalam bentuknya sebagai masyarakat daripada sebagai individu yang terlalu bebas.

Tugas dan fungsi dari masyarakat madani ini sebagai pelaku kebijakan publik non-pemerintahan juga tidak kalah penting. Karena tokoh-tokoh di dalam organisasi atau perkumpulan inilah yang lebih mengerti kondisi masyarakat di lapangan.

Jika negara kan hanya bisa melihat dari permukaannya saja dan menawarkan kebijakan publik yang sesuai untuk diterapkan di dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Misalnya sebuah LSM yang mengadakan survey atau gerakan masyarakat berkaitan dengan penyelesaian masalah sosial, seperti pengangguran. Kasus pengangguran ini berkaitan dengan kondisi ekonomi bangsa yang belum terpenuhi kebutuhannya sebagai individu, maka LSM bertugas untuk mencari kebutuhan individu tersebut. Apakah kekurangan ada pada sisi ketersediaan lapangan kerja atau SDMnya. Jika lapangan kerja kurang, maka LSM bisa melanjutkan masalah sosial ini pada pemerintah untuk bisa membuka lapangan kerja baru. Jika yang menjadi masalah adalah skill atau kemampuan SDM, maka LSM bisa mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mendukung kinerja individu sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

  • Media (intermediate)

Media disebut sebagai intermediate atau sarana mediasi antara negara dan masyarakat. Media bisa berbentuk media massa, baik cetak maupun elektronik.

Media massa memiliki kemampuan dalam membentuk opini masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi arah kebijakan publik. Kemampuan media ini didukung oleh adanya framing yang bisa menggiring keputusan dari pembuat kebijakan atau negara.

Kenapa media dibutuhkan?

Dengan banyaknya jumlah masyarakat di suatu negara, maka tidak dipungkiri akan banyak juga kepentingan di dalamnya. Sehingga tugas media menjadi perantara bagaimana kepentingan individu ini bisa menjadi kepentingan masyarakat pada umumnya.

 

Ketiga konsentrasi tersebut di atas sama pentingnya dalam proses kebijakan publik. Jika tidak ada masyarakat sipil, maka negara tidak bisa memimpin dengan baik. Sedangkan jika tidak ada media, maka antara negara dan masyarakat akan menjadi oposisi yang tidak memiliki jalan keluar jika suatu saat terjadi bentrokan kepentingan. Jika tidak ada negara (policy maker) maka bisa dipastikan negara itu berantakan karena tidak memiliki pemimpin yang berwenang membuat kebijakan.

Jadi ketiga ranah ini seharusnya bisa bersinergi dalam menciptakan kebijakan publik yang tidak hanya mementingkan satu individu atau individu lainnya, tetapi juga kepentingan masyarakat pada umumnya.

 

Posting Komentar untuk "3 Ranah Konsentrasi dalam Studi Ilmu Politik dan Pemerintahan"