Welfare State Adalah Peran Pemerintahan Negara yang Bertanggung Jawab

 


Negara Kesejahteraan atau Welfare State adalah konsep tentang bagaimana negara bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi warga negaranya dengan tujuan untuk menyejahterakan warga.

Welfare state pun lantas dianggap menjadi jawaban yang tepat ketika terjadi kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan negara (state failure) dalam memberikan kehidupan yang sejahtera bagi warga negara.

Namun ternyata konsep ini bila dilihat lebih jauh lagi bukan hanya tentang bagaimana orang-orang miskin bisa mendapatkan akses dalam pelayanan publik, seperti Kesehatan dan Pendidikan. Konsep welfare state adalah lebih kepada menggabungkan bagaimana warga negara dipandang sebagai sesuatu yang sama (equity) dan bagaimana metode dalam menciptakan kesejahteraan tersebut. Metode inilah yang berhubungan dengan upaya negara dalam efisiensi ekonomi.

Selama ini mungkin kita hanya tahu welfare state di negara-negara Eropa dimana warga dimanjakan dengan kemudahan akses dalam segala pelayanan publik, seperti pelayanan Kesehatan gratis, Pendidikan gratis hingga tingkat universitas, dll. Namun implementasinya negara tetap membutuhkan sumber yang kuat, seperti dari asuransi dan perpajakan. Nah, mampukah warga Indonesia mengikutinya?

Negara Indonesia pun menurut Undang – Undang Dasar 1945 didesain sebagai negara kesejahteraan. Tapi bagaimana kenyataan empirisnya? Memang membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama untuk mewujudkannya.

Berikut ini akan kita bahas berbagai macam pendapat tentang apa itu welfare state !

 

Asal Mula Gagasan dan Konsep Welfare State Adalah ?

  • Menurut Pierson (2007:9), kata kesejahteraan (welfare) didalamnya paling tidak mengandung tiga subklasifikasi, yaitu social welfare, yang mengacu pada penerimaan kolektif kesejahteraan; economic welfare, yang mengacu pada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal; dan state welfare, yang mengacu pada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara. Secara singkatnya welfare state adalah suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi warga negaranya.
  • Jeremy Bentham (1748 – 1832) memulai gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Menurutnya sesuatu yang bisa menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Gagasan Bentham inilah yang kemudian membuatnya dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (father of welfare states).
  • Otto Von Bismarck (1850-an) di Prusia dimana gagasan tentang welfare state sempat berbenturan dengan konsepsi negara liberal kapitalistik. Namun malah benturan tersebut menghasilkan negara-negara yang Makmur, terutama di Eropa Barat dan Amerika Utara.
  • Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963) di Inggris dimana Beveridge mendefinisikan welfare state adalah sebuah system asuransi sosial komprehensif yang dipandangnya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat. Namun konsep ini memiliki kekurangan dimana resiko ketika manusia tidak dapat membayar premi asuransi yang ditetapkan.
  • Spicker (Suharto, 2005:50) berpendapat bahwa negara kesejahteraan atau welfare state adalah sebuah system kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.
  • Esping-Anderson (Triwibowo & Bahagijo, 2006:9), negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya.

 

4 Pilar Utama Suatu Negara digolongkan Sebagai Welfare State Adalah

  1. Social Citizenship
  2. Full Democracy
  3. Modern Industrial Relation Systems
  4. Rights to Education and The Expansion of Modern Mass Educations Systems

Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial (the granting of social rights) kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan seperti layaknya ha katas property, tidak dapat dilanggar (inviolable), serta diberikan berdasar basis kewargaan (citizenship) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.

Terlepas dari ideologi apa yang dianut, setiap negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu : melaksanakan penertiban (law and order); mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; pertahanan; dan menegakkan keadilan.

Alasan mengapa memilih negara kesejahteraan adalah :

  • Mempromosikan efisiensi ekonomi
  • Mengurangi kemiskinan
  • Mempromosikan kesamaan sosial
  • Mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial
  • Mempromosikan stabilitas sosial
  • Mempromosikan otonomi atau kemandirian individu

 

 

Negara-negara dengan Sistem Welfare State Adalah

Banyak negara-negara di dunia yang sudah menganut system welfare state ini, terutama negara-negara di Eropa. Negara yang terkenal dengan sistem welfare state adalah negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia. Negara-Negara ini telah lama menganut rezim kesejahteraan sosial. Pemerintah dalam hal ini menyediakan jaminan sosial yang penuh kepada warga negara secara merata. 

Seluruh negara Skandinavia ini diberlakukan pungutan pajak yang tinggi bagi setiap warganya dimana dari penerimaan pajak inilah negara dapat menjalankan kegiatan ekonomi welfare state dengan baik sehingga warganya mendapatkan manfaat yang besar berupa pelayanan sosial dan jaminan sosial yang tinggi (pendidikan, kesehatan, tunjangan hari tua, pengangguran, dll).

Untuk mempertahankan sistem welfare state di Swedia, warganya banyak berprofesi pada bidang pengembangan SDA, seperti industri otomatif teknologi, dan-lain-lain. Karena sumber daya manusianya memiliki kreatifitas yang tinggi, sehingga Swedia terkenal dalam teknologi navigasi kapal laut, industri otomatif seperti Volvo dan telekomunikasi (perusahaan Sony Ericsson). Dari perusahaan-perusahaan inilah negara memperoleh penerimaan pajak yang tinggi yang kemudian dikelola negara dalam bentuk jaminan sosial dan pelayanan publik kepada warganya.

Norwegia mulai menerapkan sistem welfare state dalam bidang kesehatan dimana warga negara yang memiliki pendapatan yang rendah akan memperoleh pelayanan kesehatan gratis. Sistem kesejahteraannya semakin mantap ketika ditemukannya minyak di lepas pantai Norwegia yang hingga sekarang dimanfaatkan untuk mengelola jaminan kesejahteraan masyarakat/publik.

Jerman merupakan negara penganut rezim kesejahteraan konservatif. Dimana model kesejahteraan ini disebut sebagai ekonomi pasar bebas dengan prinsip pembangunan yang terbaik untuk mencapai kesejahteraan sosial. Prinsip ini terlihat dalam pemberian pelayanan kepada setiap warga negaranya. Asuransi sosial yang mencakup biaya kesehatan, perawatan sosial dikelola dengan sistem dana independen.

Penerapan konsep negara kesejahteraan di Selandia Baru dimulai ketika negara ini telah mengalami krisis ekonomi yang cukup menggetarkan, dimana pada saat itu tingkat pengangguran sangat tinggi, sehingga kerusuhan terjadi dan kemiskinan tersebar dimana-mana. Negara ini keluar dari krisis dan menjadi negara yang adil dan makmur ketika Michael Joseph menjadi pemimpin dan setelahnya menjadi perdana menteri dengan menerapkan sistem negara kesejahteraan yang hingga kini masih dianut. Hal yang unik dalam sistem ini dalah sifat yang tidak berdiri sendiri melainkan mengandalkan integrasi kesejahteraan dengan strategi ekonomi kapitalis.

Di Inggris, konsep welfare state dipahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan system the Poor Law, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan system perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan, di satu pihak, dan kewajiban negara di pihak lain.

Negara kesejahteraan yang dimaksud adalah ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin -, sebaik dan sedapat mungkin.

 

Pada implementasinya konsep welfare state sendiri berbeda-beda antara negara satu dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan ideologi negara dan kemampuan pemerintahan negara sehingga konsep ini disesuaikan dengan kondisi negara tersebut.

Indonesia pun menurut saya belum bisa maksimal dalam penerapan system welfare state karena belum maksimalnya pengelolaan SDA, pemberdayaan SDM, dan proses pengambilan kebijakannya. Tantangan bagi Indonesia ketika memilih berfokus pada bantuan terhadap orang-orang miskin adalah bagaimana menciptakan daya pikir masyarakat miskin yang selamanya tidak akan bergantung pada negara. Kebanyakan justru akan merasa tenang dan aman, tanpa mau melakukan usaha apapun setelah menerima bantuan dari pemerintah.

Dibutuhkan sinergi dari pemerintah, swasta, dan Lembaga-lembaga terkait dalam merealisasikan negara kesejahteraan secara maksimal. Welfare state adalah impian setiap warga negara untuk bisa hidup lebih tenang, nyaman, dan aman.

 

 

Referensi :

Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Jurnal Sospol Vol 2 No. 1 (Juli – Desember 2016), Hlm 103 – 122.

https://www.kompasiana.com/haslinda/5afa6ef7f1334465b320fc32/penerapan-sistem-ekonomi-welfare-state-di-beberapa-negara diakses pada 27 September 2021.

 

Posting Komentar untuk "Welfare State Adalah Peran Pemerintahan Negara yang Bertanggung Jawab"